Sering berjalannya waktu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan memastikan Wajib Pajak mendapatkan layanan yang semakin berkualitas, mudah, murah, dan cepat. Salah satu perubahannya adalah dengan meneta ...
Penambahan Bukti Pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tetapi belum dilakukan pemotongan atau penerbitan Bukti Pemotongan. Adapun ketentuan penambahan Bukti Pemotong PPh 23/26 sebaga ber ...
Jasa katering merupakan jenis jasa yang termasuk ke dalam objek PPh Pasal 23. Pengenaan tarif atas jasa tersebut sebesar 2% dari jumlah bruto jika Wajib Pajak yang telah dipotong memiliki NPWP. Sementara bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan ...
Jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21 digolongkan ke dalam objek pajak PPh Pasal 23 yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 mengenai penghasilan atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi ...
Objek pajak PPh Pasal 23 meliputi deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, imbalan terkait jasa teknik, manajemen, dan lain-lain. Jika sebelumnya sudah dibahas mengenai dividen, bunga dan loyalty dengan tarif 15%, lalu bagaimaan dengan ob ...
Objek pajak adalah suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak. Lalu apa sajakah yang dikenai pajak PPh Pasal 23? Objek pajak PPh Pasal 23 meliputi dividen, bunga ...
PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang saat ini pelaporannya diwajibkan menggunaan e-Bupot sesuai dengan landasan hukum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian dan Penyampai ...
