Dalam perpajakan internasional, setiap negara mempunyai kewenangan dalam menentukan jurisdiksi perpajakannya. Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan hasil negosiasi dari negara-negara yang bertujuan untuk mengatasi masalah pajak berganda. Aspek perpa ...
3 Syarat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Berdasarkan Pasal 32A UU PPh, Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang lazim disebut dengan istilah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) a ...
3 Klasifikasi Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26
Pasal 26 UU PPh mengatur tentang Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri, selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang bersumber dari Indonesia. PPh Pasal 26 memiliki tarif 20% dari Dasar Pengenaan Pajak dengan keten ...
Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26
Pasal 26 UU PPh mengatur tentang Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP Luar Negeri, selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan oleh Pemotong Pajak atas penghasilan yang diba ...
Apa Perbedaan dalam Penggunaan Aplikasi e-Bupot dengan e-SPT?
Sering berjalannya waktu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan memastikan Wajib Pajak mendapatkan layanan yang semakin berkualitas, mudah, murah, dan cepat. Salah satu perubahannya adalah dengan menetapkan ...
5 Ketentuan Pembatalan Bukti Pemotong PPh 23/26
Bukti Pemotongan pembatalan adalah Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membatalkan Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi. Adapun ketentuan pembatalan Bukti Pemotongan adalah sebagai berikut: Pembatalan Bukti ...
4 Ketentuan Penambahan Bukti Pemotong PPh 23/26
Penambahan Bukti Pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tetapi belum dilakukan pemotongan atau penerbitan Bukti Pemotongan. Adapun ketentuan penambahan Bukti Pemotong PPh 23/26 sebaga berikut: ...
4 Ketentuan Pembetulan Bukti Pemotong PPh 23/26 dan Surat Persetujuan Pembetulan Bukti Pemotongan
Bukti Pemotongan Pembetulan adalah Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun ketentuan pembetulan Bukti Pemotongan adalah sebagai berikut: Pembetulan dapat dilakuka ...
5 Kelebihan serta Implementasi Nasional e-Bupot 23/26
Tahukah Anda mengenai e-Bupot? Apa itu e-Bupot? E-Bupot adalah perangkat lunak yang disediakan di laman resmi DJP (www.pajak.go.id) atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP yang digunakan untuk membuat Bukti Pemotong 23/26 dan membuat serta melapork ...
Syarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot dan 6 Tata Cara Menerbitkan Bukti Potong – Kewajiban Pemotong PPh Pasal 23/26
Aplikasi bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak No PER- ...