Dalam perpajakan internasional, setiap negara mempunyai kewenangan dalam menentukan jurisdiksi perpajakannya. Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan hasil negosiasi dari negara-negara yang bertujuan untuk mengatasi masalah pajak berganda. Aspek ...
Berdasarkan Pasal 32A UU PPh, Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang lazim disebut dengan istilah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P ...
Pasal 26 UU PPh mengatur tentang Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri, selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang bersumber dari Indonesia. PPh Pasal 26 memiliki tarif 20% dari Dasar Pengenaan Pajak dengan ...
Pasal 26 UU PPh mengatur tentang Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP Luar Negeri, selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan oleh Pemotong Pajak atas penghasilan yang ...
Sering berjalannya waktu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan memastikan Wajib Pajak mendapatkan layanan yang semakin berkualitas, mudah, murah, dan cepat. Salah satu perubahannya adalah dengan meneta ...
Bukti Pemotongan pembatalan adalah Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membatalkan Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi. Adapun ketentuan pembatalan Bukti Pemotongan adalah sebagai berikut: Pembatalan B ...
Penambahan Bukti Pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tetapi belum dilakukan pemotongan atau penerbitan Bukti Pemotongan. Adapun ketentuan penambahan Bukti Pemotong PPh 23/26 sebaga ber ...
Bukti Pemotongan Pembetulan adalah Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun ketentuan pembetulan Bukti Pemotongan adalah sebagai berikut: Pembetulan dapat dil ...
Tahukah Anda mengenai e-Bupot? Apa itu e-Bupot? E-Bupot adalah perangkat lunak yang disediakan di laman resmi DJP (www.pajak.go.id) atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP yang digunakan untuk membuat Bukti Pemotong 23/26 dan membuat serta mel ...
Aplikasi bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak No ...
